Dialog bersama Al-Ustadz H. Jahada Mangka, Lc (Bag 4)

Dilihat 2,569 kali | Kirim Ke Teman

"Dialog bersama Al-Ustadz H. Jahada Mangka, Lc."
(Ketua Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah)

Kekeliruan dan Penyimpangan 4

"Membolehkan adanya Bai’at kepada Selain Penguasa "

Penulis : Ustadz Abu Fadhl Abdul Qodir Al-Bugishy
Editor : Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

  • Membolehkan adanya Bai’at kepada Selain Penguasa

Diantara penyimpangan Al-Ustadz H. Jahada, ia membolehkan bai’at (janji setia) dengan syarat seseorang ketika membai’at tidak menganggap bahwa bai’atnya tersebut adalah membai’at imamatul kubro (khalifah) Dengarkan Jahada berkata, "Ya, memang kita tidak bolehkan secara mutlak, dan itu kita katakan tidak boleh, ketika kita memba’iat seseorang dengan anggapan bahwa itu adalah bai’at imamatul kubra, atau ba’iatul imamatul ‘uzhma ‘membaiat pemimpin besar, khalifah’. Karena, seorang khalifah tidak bisa dibaiat kecuali dia memiliki 2 syarat. Pertama, dia mempunyai de facto dan yang kedua de jure. Dia mempunyai wilayah yang independent dan dia mempunyai hukum, akhirnya dia bisa men-tathbiq hukum di dalam wilayah itu".

Jika kita perhatikan isi ceramah dan ucapan JM ini, maka kita tahu bahwa ia tidak bolehkan membai’at seseorang –selain khalifah- dengan niat sebagai seorang khalifah. Adapun jika tidak diniatkan sebagai khalifah, tapi sebagai pemimpin yayasan, atau organisasi, atau pergerakan, maka tak mengapa. Ini dikuatkan oleh beberapa hal:

  • Dia menyatakan bahwa sebagian bai’at itu ada yang boleh diberikan kepada sebagian orang, selain penguasa saat ia menjelaskan aqsamul bai’ah (jenis-jenis bai’at). Dengarkan JM berkata, " Tinggal persoalannya bai’atul Islam, atau bai’atuth tho’ah, dan sebagainya. Itu adalah persoalan yang tidak bisa serta merta kita melakukan, mengatakan dia adalah sebuah bid’ah karena ada contohnya. Walaupun kemudian di dalam amal jama’i kita itu, kita tidak membiasakan (…nampaknya rekaman terpotong …)[1] keluar dari manhaj ahlus sunnah".

Semua jenis bai’at yang disebutkan oleh JM tidak boleh kita berikan, kecuali kepada Khalifah dan umaro’ yang ada di bawah kepemimpinannya. Sebab semua bai’at tersebut dilakukan oleh Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- kepada para sahabat selaku khalifah. Ini kalian bisa lihat dan cermati sendiri dalam kitab pegangan JM yang berjudul "Al-Imamah Al-Uzhma", salah sebuah disertasi magister di Universitas Ummul Quro[2]. Buku ini sebenarnya tak mendukung JM sedikitpun, jika ia men-tadabburi-nya. Tapi demikianlah kondisi terakhir orang ini, kurang men-tadabburi kitab tersebut.

  • JM men-tathbiq (menerapkan) pernyataan di atas dengan memberikan sebuah contoh seraya berkata, "Makanya SyaikhulIslam Ibnu Taimiyyah di wilayah Khilafah ‘Abbasiyah memba’iat murid-muridnya untuk melawan pasukan mongol, pasukan Tartar. Itu dilakukan olehSyaikhul Islam Ibnu Taimiyyahdan beberapa ulama-ulama salaf. Makanya, eee, perlu memang didudukkan persoalan ini, ya. Tapi ya, saya katakan seandainyapun dia dosa, maka paling tidak dia adalah dosa besar. Dan dosa besar itu tidak bisa mengeluarkan seseorang dari Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang melakukan hal itu, hanya Khawarij saja. Saya kira demikian".
  • Dalam penerapannya di lapangan, WI telah melakukan bai’at kepada para aktifis mereka saat pelantikan pengurus ORMAS WI. Ini telah dipersaksikan sendiri oleh para mantan pengurus WI yang pernah dilantik lalu rujuk ke manhaj salaf.[3]

Sebelum kita mengetahui hukum bai’at, maka perlu kami jelaskan makna bai’at menurut pandangan para ulama sehingga kita akan mengetahui dhowabith bai’at yang syar’iy dan bai’at bid’ah, tanpa berbicara dari perasaan dan hawa nafsu yang menyebabkan akal berada di bawah telapak kaki.

Al-Qodhi Ibnu KholdunAl-Asybiliy -rahimahullah- berkata dalam Muqoddimah-nya saat menafsirkan makna BAI’AT , "Ketahuilah bahwa bai’at adalah janji untuk taat; seakan-akan orang yang berbai’at berjanji kepada amirnya (pemerintahnya) untuk menyerahkan kepadanya pandangan tentang urusan dirinya, dan urusan kaum muslimin; ia tidak menentangnya dalam permasalahan itu sedikitpun, dan mentaatinya dalam perkara yang dibebankan kepadanya, baik dalam keadaan senang maupun benci. Dahulu mereka apabila membai’at amir (pemerintah), dan menetapkan janji mereka, maka mereka meletakkan tangan mereka pada tangan amir dalam rangka menguatkan janji. Jadi, hal itu (bai’at) menyerupai perbuatan penjual dan pembeli[4]. Lalu disebutlah bai’at sebagai mashdar dari kata ( باع ). Maka jadilah bai’at itu berupa jabat tangan. Inilah maknanya yang dikenal dalam bahasa Arab, dan syari’at. Itulah yang dimaksudkan dalam hadits tentang bai’at Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- pada malam Aqobah, dan di sisi pohon[5], dan dimanapun lafazh ini ada. Diantaranya adalah bai’at kepada kholifah". [Lihat Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada’ wa Al-Khobar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar (1/108)]

Ucapan Ibnu Kholdun ini memberikan faedah kepada kita bahwa bai’at yang dikenal dalam istilah syari’at adalah bai’at yang diberikan kepada waliyyul amr (pemerintah) dari kalangan kaum muslimin. Inilah yang dikenal di kalangan ulama’. Oleh karena itu, mereka tak mengenal adanya bai’at kepada selain pemerintah, sebab mereka paham bahwa bai’at-bai’at itu adalah bid’ah yang mengakibatkan terjadinya perpecahan umat, seperti bai’at kepada ketua yayasan, pimpinan pusat ORMAS, atau jama’ah (perkumpulan) dakwah, ketua organisasi, dan lainnya.

Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaidrahimahullah– dalam Hukmul Intima’ (hal. 163-164) berkata dalam menjelaskan kesimpulan hukum bai’at, "Sesungguhnya bai’at dalam Islam adalah satu, berasal dari orang-orang yang memiliki kedudukan (ahlul halli wal aqdi)[6] kepada pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Sesungguhnya bai’at selain itu berupa bai’at-bai’at tarekat dan hizbiyyah pada sebagian jama’ah-jama’ah Islamiyyah masa kini, semua bai’at ini adalah bai’at-bai’at yang yang tak ada asalnya dalam syari’at, baik dari Kitabullah, Sunnah Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam-, amaliah seorang sahabat, dan tabi’in. Itu adalah bai’at-bai’at bid’ah. Sedang setiap bid’ah adalah sesat; setiap bid’ah tak ada asal (dasar)nya dalam syari’at. Bai’at-bai’at itu tak perlu dijaga. Karenanya, tak ada masalah, dan dosa ketika meninggalkannya, dan melanggarnya. Bahkan ada dosa ketika melakukannya. Karena ta’abbud (mendekatkan diri) dengannya adalah perkara baru yang ada dasarnya. Belum lagi masalah yang timbul dari akibat bai’at-bai’at tersebut berupa perobak-robekan umat, pemecahbelahan umat menjadi berkelompok-kelompok, memancing fitnah (polemik) diantara mereka, pelampauan batas atas kelompok lain. Jadi, bai’at-bai’at ini keluar dari batasan syari’at; sama saja apakah ia diistilahkan dengan "Bai’at", "janji", atau "akad" (persetujuan)".

Syaikh Abdul Aziz bin Baazrahimahullah– pernah ditanya tentang pengangkatan pemimpin dalam dakwah dan pembai’atan kepadanya. Maka Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata, "Merujuk kepada permintaan fatwa anda yang sangat bermanfaat kepada Lembaga Umum Hai’ah Kibarul Ulama’ (no. 3285) tanggal 11-7-1416 H yang di dalamnya engkau menanyakan tentang hukum mengangkat pemimpin yang wajib ditaati dalam perkara dakwah, maka aku memberi faedah kepadamu bahwa dahulu telah keluar fatwa dari Lajnah Da’imah lil Buhuts Al-Ilmiyyah tentang apa yang engkau tanyakan, maka kami sertakan salinannya dan itu sudah cukup, Insya Allah. Semoga Allah -Azza wa Jalla- memberi taufiq kepada semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, dan Maha Mengabulkan".

Salinan Fatwa itu sebagai berikut:

Fatwa no. 16098, tertanggal 5-7-1414 H:

"Alhamdulillah, hanya baginya sholawat dan salam atas Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- yang tiada nabi setelahnya, wa ba’du:

Jawaban: "Tidak diperbolehkan bai’at kecuali kepada pemerintah kaum muslimin dan tidak boleh kepada syaikh tarekat, juga kepada yang lainnya, sebab hal ini tak ada asalnya dari Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam-. Wajib bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah -Azza wa Jalla- dengan apa yang disyari’atkannya, tanpa adanya ikatan dari orang tertentu, sebab ini termasuk perbuatan kaum nashara terhadap pendeta dan para pemimpin gereja yang tidak dikenal dalam Islam".[7]

Para pembaca yang budiman, sebagian orang saat melakukan dan menerapkan bai’at dalam organisasi mereka, lalu ada yang mengingkari bai’at bid’ah tersebut, maka sebagian anggota mereka memberikan jawaban, "Ini bukan bai’at, ini hanya janji untuk taat kepada pimpinan organisasi saja". Padahal, bai’at itu menurut bahasa dan istilah syari’at adalah janji untuk taat kepada pemerintah. Jika janji untuk taat ini diberikan kepada selain pemerintah, maka itulah bai’at bid’ah!!

Bai’at bid’ah ini terjadi dalam tubuh Wahdah Islamiyah berdasarkan persaksian dan pengakuan seorang ikhwah yang keluar dari WI. Saat kami tanya apa isi bai’at itu, ia menjawab bahwa ia diperintahkan berjanji untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Sedang yang dimaksud dengan ulil amri –kata ikhwah itu- adalah Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, yaitu H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc.[8]Oleh karena itu, ikhwah tersebut langsung keluar dari Wahdah Islamiyah. Ini semua adalah bukti nyata yang membenarkan dan menguatkan pernyataan Al-Ustadz Dzulqornain dalam sebuah ceramah beliau saat menjelaskan penyimpangan WI. Fakta ini juga menjadi hujjah atas orang yang menuduh Al-Ustadz Dzulqornain telah berdusta saat menyatakan bahwa dalam WI ada bai’at.

Jadi, bai’at hanya diberikan kepada pemerintah muslim, bukan kepada selain mereka. Maka kita yang berada di Indonesia harus membai’at pemimpin muslim, yakni Bapak SBY -hafizhohullah- yang resmi menjadi presiden kita.

Ada diantara para hizbiyyun berkata, "Bagaimana mungkin kita membai’at pemimpin yang dipilih dengan cara tak syar’iy (Islami), seperti cara DEMOKRASI!! Kami tak mau membai’at mereka dan tak mau mengakuinya sebagai pemimpin kami !!!".

Pernyataan seperti ini adalah keliru, sebab jika seorang pemimpin muslim berkuasa dengan cara tak syar’iy, (seperti berkuasa melalui pemberontakan, kudeta, demokrasi, dan lainnya), maka seorang wajib membai’atnya, dan mengakuinya sebagai pemimpin yang harus ditaati!!

Kapan seorang berkuasa dengan paksa, dan telah sah berkuasa di tengah manusia, maka seluruh rakyat wajib menaatinya untuk menjaga persatuan dan menghindari pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Demikianlah disebutkan dalam banyak buku aqidah pada ulama salaf terdahulu. Hal ini adalah dimaklumi dalam manhaj Salaf, Tapi masalahnya kapan orang-orang Wahdah ada minat membaca buku-buku ulama SALAF ?

Oleh karena itu, Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang pemerintah Al-Jaza’ir yang menerapkan sistem demokrasi, maka beliau menjelaskan bahwa mereka (para pemimpin muslim) memiliki hak untuk dibai’at oleh rakyat Al-Jaza’ir.[9] Andaikan mereka bukan pemimpin dan pemerintah yang sah, maka tentu Syaikh akan menyatakan bahwa tak ada bai’at bagi mereka. Dengar dialog berikut ini yang terjadi antara Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dengan para penanya dari kalangan orang-orang Al-Jaza’ir:

  • Penanya: Hubungannya dengan pemerintah Al-Jaza’ir –wahai Syaikh-, sekarang para pemuda (yakni, anggota FIS) yang telah keluar dari penjara. Kebanyakan diantara mereka masih ada pada mereka sedikit perasaan dendam sehingga walaupun mereka telah keluar dari penjara, dan telah dimaafkan, tapi mereka senantiasa berbicara masalah takfir (pengkafiran), dan masalah pengkafiran pemerintah dengan main tunjuk, dan bahwa Pemimpin (pemerintah) yang ada di Al-Jaza’ir adalah pemimpin kafir, dan tak ada bai’at baginya, tak perlu didengar dan ditaati, baik dalam perkara ma’ruf maupun mungkar, karena mereka (pemuda FIS) ) telah mengkafirkan pemimpin, dan menganggap Al-Jaza’ir sebagai negara kafir.
  • Syaikh: Negara Kafir?
  • Penanya: Betul, negara kafir, wahai Syaikh! Karena mereka (pemuda FIS) berkata, "Sesungguhnya undang-undang yang ada di Al-Jaza’ir adalah undang-undang barat, undang-undang Islam". Pertama, apa nasihat anda kepada para pemuda tersebut? Apakah ada bai’at bagi pemerintah Al-Jaza’ir, dan perlu diketahui –wahai Syaikh- bahwa pemimpin itu biasa melakukan umrah, dan menampakkan syi’ar-syi’ar Islam.
  • Syaikh: Dia sholat atau tidak?
  • Penanya: Dia sholat, wahai Syaikh!
  • Syaikh: Kalau begitu, ia (pemimpin) itu muslim.
  • Penanya: Dia datang kesini (Saudi), dan berumrah sekitar 20 hari atau sebulan. Dia pernah di KSA.
  • Syaikh: Selama ia masih sholat, maka ia adalah muslim, tak boleh dikafirkan. Oleh karena ini, Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- tatkala ditanya tentang pemberontakan melawan pemerintah, maka beliau bersabda,

    "Jangan, selama ia masih sholat". [HR. Muslim dalam Kitab Al-Imaroh (62)][10]

    Tidak boleh memberontak melawan pemimpin itu, tak boleh mengkafirkannya. Barangsiapa yang mengkafirkannya, maka dia (yang mengkafirkannya) dengan perbuatannya ini menginginkan masalah kembali dari awal. Baginya ada bai’at, dia adalah pemimpin yang syar’iy.

    Adapun masalah undang-undang, maka undang-undang wajib dinerima kebenaran yang terdapat di dalamnya, karena menerima kebenaran adalah wajib bagi setiap orang, walapun kebenaran itu dibawa oleh manusia yang paling kafir. Allah -Azza wa Jalla- berfirman,

    "Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya".

    Lalu Allah berfirman,

    Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?". (QS. Al-A’raaf: 28)

    Allah -Ta’ala- mendiamkan ucapan mereka,

    "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu".

    Karena itu adalah benar. Jika Allah -Ta’ala- menerima kalimat kebenaran dari orang-orang musyrik, maka ini adalah dalil bahwa kalimat kebenaran diterima dari setiap orang. Demikian pula kisah setan, tatkala ia berkata kepada Abu Hurairah,

    إِنَّكَ إِذَا قَرَأْتَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَمْ يَزَلْ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

    "Sesungguhnya jika kau membaca ayat Kursi, maka senantiasa akan ada padamu seorang penjaga dari Allah, dan setan tak akan mendekatimu sampai waktu pagi". [HR. Al-Bukhoriy dalam Kitab Bad’il Kholqi (3033)]

    Ucapan itu diterima oleh Nabi –Shallallahu alaihi wa sallam– (dari setan,- pen). Demikian pula orang-orang Yahudi yang berkata,

    إِنَّا نَجِدُ في التوراة أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وذكر الحديث- فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أنيابه أوْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِه ثُمَّ قَرَأَ:

    "Sesungguhnya kami telah menemukan dalam Taurat bahwa Allah meletakkan langit pada sebuah jari, dan bumi pada sebuah jari –diapun menyebutkan hadits-. Kemudian Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- tertawa sampai gigi geraham beliau tampakkarena membenarkan ucapan orang itu. Beliaupun membaca ayat:

    "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya". [HR. Al-Bukhoriy dan Muslim]

    Jadi, kebenaran yang terdapat dalam undang-undang buatan manusia adalah diterima, walapun berasal dari buatan manusia. (Kebenaran itu diterima) bukan karena itu adalah pendapat fulan, dan fulan, atau buatan fulan, dan fulan. Tapi karena ia adalah kebenaran. Adapun kesalahan yang terdapat di dalamnya, maka itu mungkin bisa dibetulkan dengan berkumpulnya para ahlul halli wal aqdi, para ulama, dan para pemuka, dan mempelajari undang-undang itu. Maka yang menyelisihi kebenaran ditolak, dan yang sesuai kebenaran diterima. Adapun pemerintah dikafirkan, karena masalah seperti ini, (maka tak sepantasnya)! Padahal Al-Jaza’ir berapa lama dijajah oleh orang-orang Perancis?

  • Penanya: Selama 130 tahun
  • Syaikh: 130 tahun ?! Baiklah, apakah mungkin undang-undang ini yang telah dirancang oleh orang-orang Perancis, bisa diubah antara sore dan pagi saja? Ini tak mungkin!! Perkara yang terpenting, wajib bagi kalian memadamkan fitnah (masalah takfir) ini sesuai kemampuan kalian, dengan segala yang kalian mampu. Kami memohon kepada Allah agar Dia melindungi kaum muslimin dari kejelekan fitnah. [11]

Inilah dialog antara Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin –rahimahullah– dengan orang-orang Al-Jaza’ir ketika terjadinya masalah dan konflit antara pemerintah Al-Jaza’ir dengan Partai FIS. Di dalam dialog ini Syaikh menjelaskan bahwa pemerintah Al-Jaza’ir yang terpilih melalui demokrasi adalah pemerintah resmi yang wajib dibai’at oleh rakyat. Fa’tabiru ya ulil albab.

[1] Pada beberapa tempat sering terjadi keterputusan dalam rekaman ceramah Jahada ini. Apakah sengaja, karena sesuatu atau??? Wallahu a’lam tentang hal itu.

[2] Buku ini karya Abdullah Ad-Damijy yang menjadi rujukan para hizbiyyin dalam hal ini. Dan Ad-Damijy sendiri keliru dalam sejumlah masalah berkaitan dengan imamah.

[3] Bukti-bukti perkara ini, kami akan sebutkan dalam buku bantahan yang kami akan luncurkan, Insya Allah.

[4] Dahulu antara penjual dan pembeli ada akad dengan cara berjabat tangan sambil menyebutkan harga dan persetujuannya sebagaimana saat akad nikah demi menguatkan akad.

[5] Yakni, pohon Ridhwan yang terletak di Mina.

[6] Mereka adalah dewan syuro dari kalangan para ulama, cendekiawan, dan pemerintah.

[7] Lihat Menjalin Ukhuwah di atas Minhaj Nubuwah, karya Al-Ustadz Askari.

[8] Penggunaan gelar haji ini amat laris di kalangan para pemimpin teras WI dan ustadz-ustadz mereka. Padahal ini adalah bid’ah yang bisa merusak nilai ibadah haji kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Albaniy dalam Hajjatun Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam-.

[9] Lihat Fatawa Al-Ulama’ Al-Akabir fi maa Uhdiro min Dima’ fil Jaza’ir (hal. 173-175) karya Syaikh Abdul Malik Romadhoni Al-Jaza’ir, cet. Maktabah Al-Asholah Al-Atsariyyah, 1422 H.

[10] Nabi –Shallallahu alaihi wa sallam– bersabda demikian ketika ada sahabat yang bertanya, "Apakah kita memerangi mereka", yakni pemerintah muslim yang melakukan pelanggaran. Maka Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- bersabda, "Jangan, selama ia masih sholat".

[11] Lihat Fatawa Al-Ulama’ Al-Akabir fi maa Uhdiro min Dima’ fil Jaza’ir (hal. 173-175) karya Syaikh Abdul Malik Romadhoni Al-Jaza’ir, cet. Maktabah Al-Asholah Al-Atsariyyah, 1422 H.

Tags:, , , ,

Artikel di Kategori ini :

  1. Islam tidak Mengajarkan Terorisme kepada Pemeluknya
  2. Dialog bersama Al-Ustadz H. Jahada Mangka, Lc (Bag 3)
  3. Fatwa-Fatwa Seputar Kejadian Teror
  4. Bahaya Kebebasan Berpikir
  5. Anjing-anjing Neraka
  6. Meluruskan Pemikiran Dai STIBA-Wahdah Islamiyah yang Membolehkan Demonstrasi Silmiyyah ‘Damai’
  7. Benteng Menghadapi Gelombang Syubhat Nabi Palsu
  8. Arahan-arahan Lembut Berhiaskan Faedah
  9. Haus Kekuasaan
  10. Surat Syaikh Al Albani kepada Pemuda FIS (Tentang Pemilu dan Parlemen)

One Response to Dialog bersama Al-Ustadz H. Jahada Mangka, Lc (Bag 4)

  1. ABDURRAZZAK AL BUTONY

    Jazakumullah khoir atas bantahannya semoga bermanfaat bagi para pembaca terkhusus bagi mereka yang masih berloyal litas dengan Wahda Islamiyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *